JAKARTA, serikattanilsn.org
Pemerintah Republik Indonesia bersama Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization / FAO) secara resmi meluncurkan Kerangka Kerja Perencanaan Strategis Sistem Pangan Berkelanjutan (Sustainable Agrifood Systems) untuk periode 2026–2030. Kemitraan strategis ini difokuskan pada transformasi sistem pertanian cerdas iklim, pengurangan susut dan boros pangan (food loss and waste), serta penguatan ketahanan pangan perdesaan dari ancaman krisis iklim global.
Peluncuran kerangka kerja sama internasional ini berjalan beriringan dengan langkah taktis Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog di dalam negeri. Hingga pertengahan Agustus 2026, Bapanas tercatat telah menyalurkan lebih dari 610,3 ribu ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar-pasar tradisional dan gerai ritel di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Timur, guna memastikan harga beras di tingkat konsumen tetap terjangkau dan stabil.
Kepala Bapanas menegaskan bahwa masifnya operasi pasar beras SPHP dilakukan secara presisi tanpa menekan harga gabah di tingkat petani produsen. Fleksibilitas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tetap diberlakukan agar Bulog dapat menyerap hasil panen petani lokal dengan harga yang menguntungkan, sembari mempertahankan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di atas 3,6 juta ton.
Serikat Tani Laskar Sholawat Nusantara menyambut positif sinergi ketahanan pangan ini dan menekankan perlunya pelibatan aktif organisasi tani dalam implementasi kerangka pembangunan berkelanjutan.
“Kemitraan pangan global dengan FAO dan stabilisasi pasar domestik oleh Bapanas adalah langkah terpuji. Namun, inti dari kedaulatan pangan adalah kedaulatan petani di sawah. Serikat Tani Laskar Sholawat Nusantara akan terus mengawal agar kebijakan pangan berkelanjutan ini mengalir dalam bentuk proteksi harga panen, asuransi tani, dan kemandirian benih lokal bagi petani Nusantara,” tegas pimpinan pusat ST LSN.
